PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG STANDAR TENAGA PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH

MENTERI PENDIDIKAN NASIONALREPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 25 TAHUN 2008

TENTANG

STANDAR TENAGA PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR TENAGA PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH.

Pasal 1

(1) Standar tenaga perpustakaan sekolah/madrasah mencakup kepala perpustakaan sekolah/madrasah dan tenaga perpustakaan sekolah/madrasah.

(2) Standar tenaga perpustakaan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Penyelenggara sekolah/madrasah wajib menerapkan standar tenaga perpustakaan sekolah/madrasah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Juni 2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Organisasi

Departemen Pendidikan Nasional,

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I,

Muslikh, S.H.

NIP 131479478

SALINAN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 25 TAHUN 2008 TANGGAL 11 JUNI 2008

STANDAR TENAGA PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH

A. KUALIFIKASI

Setiap sekolah/madrasah untuk semua jenis dan jenjang yang mempunyai jumlah tenaga perpustakaan sekolah/madrasah lebih dari satu orang, mempunyai lebih dari enam rombongan belajar (rombel), serta memiliki koleksi minimal 1000 (seribu) judul materi perpustakaan dapat mengangkat kepala perpustakaan sekolah/madrasah.

1. Kepala Perpustakaan Sekolah/Madrasah yang melalui Jalur Pendidik

Kepala perpustakaan sekolah/madrasah harus memenuhi syarat:

a. Berkualifikasi serendah-rendahnya diploma empat (D4) atau sarjana (S1);

b. Memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah;

c. Masa kerja minimal 3 (tiga) tahun.

2. Kepala Perpustakaan Sekolah/Madrasah yang melalui Jalur Tenaga Kependidikan

Kepala perpustakaan sekolah dan madrasah harus memenuhi salah satu syarat berikut:

a. Berkualifikasi diploma dua (D2) Ilmu Perpustakaan dan Informasi bagi pustakawan dengan masa kerja minimal 4 tahun; atau

b. Berkualifikasi diploma dua (D2) non-Ilmu Perpustakaan dan Informasi dengan sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah dengan masa kerja minimal 4 tahun di perpustakaan sekolah/madrasah.

3. Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Setiap perpustakaan sekolah/madrasah memiliki sekurang-kurangnya satu tenaga perpustakaan sekolah/madrasah yang berkualifikasi SMA atau yang sederajat dan bersertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.

B. KOMPETENSI

1. Kepala Perpustakaan Sekolah/Madrasah

1. Kompetensi Manajerial

1.1 Memimpin tenaga perpustakaan sekolah/madrasah

1.1.1 Mengarahkan tenaga perpustakaan untuk bekerja secara efektif dan efisien

1.1.2 Menggerakkan tenaga perpustakaan untuk bekerja secara efektif dan efisien

1.1.3 Membina tenaga perpustakaan untuk pengembangan pribadi dan karir

1.1 Memimpin tenaga perpustakaan sekolah/madrasah

1.1.4 Menjadi teladan dalam melaksanakan tugas

1.2 Merencanakan program perpustakaan sekolah/madrasah

1.2.1 Merencanakan program pengembangan

1.2.2 Merencanakan pengembangan sumber daya perpustakaan

1.2.3 Merencanakan anggaran

1.3 Melaksanakan program perpustakaan sekolah/madrasah

1.3.1 Melaksanakan program pengembangan

1.3.2 Melaksanakan pengembangan sumber daya perpustakaan

1.3.3 Memanfaatkan anggaran sesuai dengan program

1.3.4 Mengupayakan bantuan finansial dari berbagai sumber

1.4 Memantau pelaksanaan program perpustakaan sekolah/madrasah

1.4.1 Memantau pelaksanaan program pengembangan

1.4.2 Memantau pengembangan sumberdaya perpustakaan

1.4.3 Memantau penggunaan anggaran

1.5 Mengevaluasi program perpustakaan sekolah/madrasah

1.5.1 Mengevaluasi program pengembangan

1.5.2 Mengevaluasi pengembangan sumber daya perpustakaan

1.5.3 Mengevaluasi pemanfaatan anggaran

2. Kompetensi Pengelolaan Informasi 

2.1 Mengembangkan koleksi perpustakaan sekolah/madrasah

2.1.1 Memiliki pengetahuan mengenai penerbitan

2.1.2 Memiliki pengetahuan tentang karya sastra Indonesia dan dunia

2.1.3 Memiliki pengetahuan tentang sumber biografi tokoh nasional dan dunia

2.1.4 Menggunakan berbagai alat bantu seleksi untuk pemilihan materi perpustakaan

2.1.5 Mengkoordinasi pemilihan materi perpustakaan bekerja sama dengan tenaga pendidik bidang studi

2.1.6 Membuat kriteria tentang buku hadiah dan lembaga donor

2.1.7 Mengevaluasi dan menyeleksi sumber daya informasi

2.1.8 Bekerja sama dengan pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pengembangan koleksi

2.1.9 Melakukan pemesanan, penerimaan, dan pencatatan

2.1.10 Mendayagunakan teknologi tepat guna untuk keperluan perawatan bahan perpustakaan

2.2 Mengorganisasi informasi

2.2.1 Membuat deskripsi bibliografis (pengatalogan) sesuai dengan standar nasional

2.2.2 Menentukan deskripsi subjek dan menggunakan Dewey Decimal Classification edisi ringkas

2.2.3 Menggunakan daftar tajuk subjek dalam bahasa Indonesia

2.2.4 Menjajarkan kartu katalog

2.2.5 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengorganisasian dan penelusuran informasi

2.3 Memberikan jasa dan sumber informasi

2.3.1 Merancang dan memberikan jasa informasi, termasuk referensi

2.3.2 Menyelenggarakan jasa sirkulasi

2.3.3 Memiliki pengetahuan mengenai sumber referensi

2.3.4 Memberikan bimbingan penggunaan perpustakaan bagi komunitas sekolah/madrasah

2.4 Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi

2.4.1 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan

2.4.2 Membimbing komunitas sekolah/madrasah dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi

3. Kompetensi Kependidikan

3.1 Memiliki wawasan kependidikan

3.1.1 Memahami tujuan dan fungsi sekolah/madrasah dalam konteks pendidikan nasional

3.1.2 Memahami kebijakan pengembangan kurikulum yang berlaku

3.1.3 Memahami peran perpustakaan sebagai sumber belajar

3.1.4 Memfasilitasi peserta didik untuk belajar mandiri

3.2 Mengembangkan keterampilan memanfaatkan informasi

3.2.1 Menganalisis kebutuhan informasi komunitas sekolah/madrasah

3.2.2 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi proses pembelajaran

3.2.3 Membantu komunitas sekolah/madrasah menggunakan sumber informasi secara efektif

3.3 Mempromosikan perpustakaan

3.3.1 Mengorganisasi promosi perpustakaan

3.3.2 Menginformasikan kepada komunitas sekolah/ madrasah tentang materi perpustakaan yang baru

3.3.3 Membimbing komunitas sekolah/madrasah untuk memanfaatkan koleksi perpustakaan

3.4 Memberikan bimbingan literasi informasi

3.4.1 Mengidentifikasi kemampuan dasar literasi informasi pengguna

3.4.2 Menyusun panduan dan materi bimbingan literasi informasi sesuai dengan kebutuhan pengguna

3.4.3 Membimbing pengguna mencapai literasi informasi

3.4.4 Mengevaluasi pencapaian bimbingan literasi informasi

3.4.5 Memotivasi dan mengembangkan minat baca komunitas sekolah/madrasah

3.4.6 Menciptakan kiat pengembangan perpustakaan sekolah/madrasah

4. Kompetensi Kepribadian

4.1 Memiliki integritas yang tinggi

4.1.1 Disiplin, bersih, dan rapi

4.1.2 Jujur dan adil

4.1.3 Sopan, santun, sabar, dan ramah

4.2 Memiliki etos kerja yang tinggi

4.2.1 Mengikuti prosedur kerja

4.2.2 Mengupayakan hasil kerja yang bermutu

4.2.3 Bertindak secara tepat

4.2.4 Fokus pada tugas yang diberikan

4.2.5 Meningkatkan kinerja

4.2.6 Melakukan evaluasi diri

5. Kompetensi Sosial

5.1 Membangun Hubungan sosial

5.1.1 Berinteraksi dengan komunitas sekolah/madrasah

5.1.2 Bekerja sama dengan komunitas sekolah/madrasah

5.2 Membangun Komunikasi

5.2.1 Memberikan jasa untuk komunitas sekolah/madrasah

5.2.2 Mengintensifkan komunikasi internal dan eksternal       

6. Kompetensi Pengembangan Profesi

6.1 Mengembangkan ilmu

6.1.1 Membuat karya tulis, di bidang ilmu perpustakaan dan informasi

6.1.2 Meresensi dan meresume buku

6.1.3 Menyusun pedoman dan petunjuk teknis di bidang ilmu perpustakaan dan informasi

6.1.4 Membuat indeks

6.1.5 Membuat bibliografi

6.1.6 Membuat abstrak

6.2 Menghayati etika profesi

6.2.1 Menerapkan kode etik profesi

6.2.2 Menghormati hak atas kekayaan intelektual

6.2.3 Menghormati privasi pengguna

6.3 Menunjukkan kebiasaan membaca

6.3.1 Menyediakan waktu untuk membaca setiap hari

6.3.2 Gemar membaca

2. Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah

1. Kompetensi Manajerial

1.1 Melaksanakan kebijakan

1.1.1 Melaksanakan pengembangan perpustakaan

1.1.2 Mengorganisasi sumber daya perpustakaan

1.1.3 Melaksanakan fungsi, tugas, dan program perpustakaan

1.1.4 Mengevaluasi program dan kinerja perpustakaan

1.2 Melakukan perawatan koleksi

1.2.1 Melakukan perawatan preventif

1.2.2 Melakukan perawatan kuratif

1.3 Melakukan pengelolaan anggaran dan keuangan

1.3.1 Membantu menyusun anggaran perpustakaan

1.3.2 Menggunakan anggaran secara efisien, efektif, dan bertanggung jawab

1.3.3 Melaksanakan pelaporan penggunaan keuangan dan anggaran

2. Kompetensi Pengelolaan Informasi

2.1.1 Memiliki pengetahuan mengenai penerbitan

2.1.2 Memiliki pengetahuan tentang karya sastra Indonesia dan dunia

2.1.3 Memiliki pengetahuan tentang sumber biografi tokoh nasional dan dunia

2.1.4 Menggunakan berbagai alat bantu seleksi untuk pemilihan materi perpustakaan

2.1.5 Berkoordinasi dengan tenaga pendidik bidang studi terkait dalam pemilihan materi perpustakaan

2.1 Mengembangkan koleksi perpustakaan sekolah/madrasah

2.1.6 Melakukan pemesanan, penerimaan, dan pencatatan

2.2 Melakukan pengorganisasian informasi

2.2.1 Membuat deskripsi bibliografis (pengatalogan) sesuai dengan standar nasional

2.2.2 Menentukan deskripsi subjek dan menggunakan Dewey Decimal Classification edisi ringkas

2.2.3 Menggunakan daftar tajuk subjek dalam bahasa Indonesia

2.2.4 Menjajarkan kartu katalog

2.2.5 Memanfaatkan teknologi untuk pengorganisasian informasi dan penelusuran

2.3 Memberikan jasa dan sumber informasi

2.3.1 Memberikan layanan baca di tempat

2.3.2 Memberikan jasa informasi dan referensi

2.3.3 Menyelenggarakan jasa sirkulasi (peminjaman buku)

2.3.4 Memberikan bimbingan penggunaan perpustakaan bagi komunitas sekolah/madrasah

2.3.5 Melakukan kerja sama dengan perpustakaan lain            

2.4 Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi

2.4.1 Membimbing komunitas sekolah/madrasah dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi

2.4.2 Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan

3. Kompetensi Kependidikan

3.1.1 Memahami tujuan dan fungsi sekolah/ madrasah dalam konteks pendidikan nasional

3.1 Memiliki wawasan kependidikan

3.1.2 Memahami kebijakan pengembangan kurikulum yang berlaku

3.1.3 Memahami peran perpustakaan sebagai sumber belajar

3.1.4 Memfasilitasi peserta didik untuk belajar mandiri

3.2 Mengembangkan keterampilan memanfaatkan informasi   

3.2.1 Menganalisis kebutuhan informasi komunitas sekolah/madrasah

3.2.2 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi proses pembelajaran

3.2.3 Membantu komunitas sekolah/madrasah menggunakan sumber informasi secara efektif

3.3 Melakukan promosi perpustakaan

3.3.1 Menginformasikan kepada komunitas sekolah/ madrasah tentang materi perpustakaan yang baru

3.3.2 Membimbing komunitas sekolah/madrasah untuk memanfaatkan koleksi perpustakaan

3.3.3 Mengorganisasi pajangan dan pameran materi perpustakaan

3.3.4 Membuat dan menyebarkan media promosi jasa perpustakaan

3.4 Memberikan bimbingan literasi informasi

3.4.1 Mengidentifikasi kemampuan dasar literasi informasi pengguna

3.4.2 Menyusun panduan dan materi bimbingan literasi informasi sesuai dengan kebutuhan pengguna

3.4.3 Membimbing pengguna mencapai literasi informasi

3.4.4 Mengevaluasi pencapaian bimbingan literasi informasi

3.4.5 Memotivasi dan mengembangkan minat baca komunitas sekolah/madrasah

4. Kompetensi Kepribadian

4.1 Memiliki integritas yang tinggi

4.1.1 Disiplin, bersih, dan rapi

4.1.2 Jujur dan adil

4.1.3 Sopan, santun, sabar, dan ramah

4.2 Memiliki etos kerja yang tinggi

4.2.1Mengikuti prosedur

4.2.2Mengupayakan hasil

4.2.3Bertindak secara tepat

4.2.4Fokus pada tugas

4.2.5Meningkatkan kinerja

4.2.6 Melakukan evaluasi diri

5. Kompetensi Sosial

5.1 Membangun Hubungan sosial

5.1.1 Berinteraksi dengan komunitas sekolah/madrasah

5.1.2 Bekerja sama dengan komunitas sekolah/madrasah

5.2 Membangun Komunikasi

5.2.1 Memberikan jasa untuk komunitas sekolah/madrasah

5.2.2 Mengintensifkan komunikasi internal dan eksternal

6. Kompetensi Pengembangan Profesi

6.1 Mengembangkan ilmu

6.1.1 Membuat karya tulis di bidang ilmu perpustakaan dan informasi

6.1.2 Meresensi dan meresume buku

6.1.3 Menyusun pedoman dan petunjuk teknis ilmu perpustakaan dan informasi

6.1.4 Membuat indeks

6.1.5 Membuat bibliografi

6.1.6 Membuat abstrak

6.2 Menghayati etika profesi

6.2.1 Menerapkan kode etik profesi

6.2.2 Menghormati hak atas kekayaan intelektual

6.2.3 Menghormati privasi pengguna

6.3 Menunjukkan kebiasaan membaca

6.3.1 Menyediakan waktu untuk membaca setiap hari

6.3.2 Gemar membaca

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Organisasi

Departemen Pendidikan Nasional

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I,

Muslikh, S.H.

NIP 131479478

                                                                                                                                              

Read More

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG PERPUSTAKAAN DESA / KELURAHAN

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG PERPUSTAKAAN DESA / KELURAHAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, serta menunjang pelaksanaan pendidikan nasional, perlu dikembangkan salah satu sumber berlajar bagi masyarakat dalam bentuk Perpustakaan Desa / Kelurahan ;

b. bahwa penyelenggaraan Perpustakaan Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

 Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

4. Peraturan Pemerinah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara 3461) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

6. Keputusan Presiden Nomor Tahun tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

7. Keputusan Presiden Nomor …. Tahun …. Tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain. MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH TENTANG PERPUSTAKAAN DESA / KELURAHAN

                                                                                Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Pemerintah Kelurahan, Desa dan Kelurahan adalah pengertian sebagaimana dimaksud di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa.

2. Perpustakaan Desa / Kelurahan adalah wadah penyediaan bahan bacaan sebagai salah satu sumber belajar bagi masyarakat dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, serta menunjang pelaksanaan pendidikan nasional.

3. Sumber belajar bagi masyarakat adalah setiap bahan bacaan yang dapat dibaca dan dipelajri oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan pengetahuan, menambah wawasan, membentuk sikap dan prilaku, serta mengembangkan keterampilan terapan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidupnya.

4. Bahan bacaan adalah semua media cetak yang disediakan bagi masyarakat dalam bentuk buku, majalah, tabloit, brosur, surat kabar, lelaflet dan bahan cetakan lainnya yang bersifat informatif yang dapat dibaca, dipelajari dan memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat.

5. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa adalah pengertian sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor …. Tahun ….. tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan Lainnya.

6. Lembaga-lembaga masyarakat adalah seluruh orgnisasi dan lembaga masyarakat yang memberikan dukungan dan kepedulian terhadap pengembangan Perpustakaan Desa / kelurahan.

7. Kalangan Dunia Usaha adalah seluruh badan usaha privat dan badan usaha publik yang memberikan dukungan dan kepedulian terhadap pengembangan Perpustakaan Desa / Kelurahan.

8. Swadaya Masyarakat adalah setiap upaya pengembangan Perpustakaan Desa / Kelurahan yang dilakukan atas prakarsa, kepedulian dan keiklasan masyarakat baik perorangan maupun kelompok.

                                                                     Pasal 2

(1) Perpustakaan Desa / Kelurahan berkedudukan dan diselenggarakan di setiap Desa / Kelurahan.

(2) Pembentukan Perpustakaan Desa / Kelurahan harus disepakati oleh masyarakat melalui proses musyawarah di dalam forum Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan mengikut sertakan lembaga pendidikan yang ada.

(3) Pembentukan Perpustakaan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Pembentukan Perpustakaan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.

                                                                                  Pasal 3

(1). Untuk mewujudkan keberhasilan pengelolaan Perpustakaan Desa / Kelurahan dapat dibentuk organisasi pengelolaan Perpustakaan Desa / Kelurahan, dengan ketentuan : a. Susunan organisasi pengelola Perpustakaan Desa / Kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Desa / Kelurahan.

b. Pengelola Perpustakaan Desa / Kelurahan perlu disepakati oleh masyarakat melalui proses musyawarah melalui proses musyawarah di dalam forum Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa / Keputusan Kepala Kelurahan.

c. Pengelola Perpustakaan Desa / Kelurahan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa / Keputusan Kepala Kelurahan.

(2). Dalam hal tidak dibutuhkan pembentukan organisasi pengelola Desa/Kelurahan secara khusus, pengelola-an Perpustakaan Desa/Kelurahan dapat dipercayakan pada lembaga masyarakat yang ada di Desa/ Kelurahan.

(3). Lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) antara lain Tim Penggerak PKK Desa, Organisasi Kepemudaan, aatau lembaga masyarakat lainnya yang ada di masing-masing Desa/Kelurahan.

                                                                             Pasal 4

 (1) Pengelolaan Perpustakaan Desa/Kelurahan wajib memberikan pelayanan secra tepat dan cepat kepada setiap pihak yang membutuhkan bahan bacaan dari Perpustakaan Desa/Kelurahan.

(2) Setiap pihak yang menerima pelayanan bahan bacaan dari Perpustakaan Desa/Kelurahan memiliki “ikatan perjanjian” dengan pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan, dengan ketentuan :

 a. Semua peminjam wajib mengembalikan semua bahan bacaan yang dipinjamkannya kepada Perpustakaan Desa/Kelurahan ;

b. Kelalaian dalam mengembalikan pinjaman bahan bacaan dari Perpustakaan Desa/Kelurahan yang dapat merugikan pihak lain yang membutuhkan bahan bacaan yang sama dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang ditetapkan didalam Peraturan Desa tentang Perpustakaan Desa dan atau Peraturan Daerah tentang Perpustakaan Kelurahana.

(3). Dalam rangka mewujudkan tertib pengelolaan Perpustakaan Desa/Kelurahan, setiap pihak yang membutuhkan pelayanan bahan bacaan dari Perpustakaan Desa/Kelurahan dapat ditetapkan sebagai anggota Perpustakaan Desa/Kelurahan.

(4). Setiap anggota Perpustakaan Desa/Kelurahan memiliki hak dalam memperoleh pelayanan bahan bacaan, memiliki kewajiban dalam mengembalikan bahan bacaan yang dipinjamkan kepadanya, dan memiliki kesediaan dalam menyumbangkan bahan bacaan yang dipunyai untuk menjadi milik Perpustakaan Desa/Kelurahan.

(5). Untuk meningkatkan jumlah dan jenis bahan bacaan yang tersedia pada Perpustakaan Desa/Kelurahan, pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan dapat menerima sumbangan bahan bacaan dari pihak lain yang bukan anggoita Perpustakaan Desa/Kelurahan, baik perorangan, Lembaga Pemeintah, Lembaga Masyarakat dan kalangan Dunia Usaha.

 Pasal 5

Pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan memiliki hubungan fungsional dengan pengelola Perpustakaan Sekolah yang ada di Desa/Kelurahan sehingga wajib mendukung penyediaan dan pemberian pelayanan bahan bacaan kepada para siswa dimasing-masing Desa/Kelurahan.

                                                                         Pasal 6

Sumber pembiayaan pengelolaan Perpustakaan Desa/Kelurahan dapat diperoleh dari swadaya masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sumber dana Luar Negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Undang-undang yang berlaku, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

                                                                         Pasal 7

(1) Kepala Desa/Kepala Kelurahan atau tokoh masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan merupakan Pembina Perpustakaan Desa/Kelurahan.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Pemerintah Desa/Kelurahan dalam membina Perpustakaan Desa/Kelurahan.

(3) Pemerintah Daerah dapat membina penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan sesuai dengan ruang lingkup kewenangan.

 A!~234 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….Pasal 8 Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Perpustakaan Desa / Kelurahan dinyatakan tidak berlaku lagi.                               

                                                                                     Pasal 9 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 8 Januari 2001

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

SURJADI SOEDIRDJA

Read More

PRINCIPAL ROLE IN THE FIELD OF SCHOOL LIBRARY SERVICE By Papa Ovi aishiteru Arema

                The school principal as educational administrators should know how to manage the school library that meets the standards, so the library can be used optimally. It is the responsibility of principals to take leadership in developing school libraries that meet the standards.Thus the principal should consider the following matters: 

(1) school library should be located under the "direction" man / school staff are well trained and well educated in the library field, 

(2) the school library should have a number of "reference" enough (including encyclopedias, atlases, dictionaries and the like), a number of books of all subjects taught in school (which should be used as supplementary reading students) and common materials are selected according to the interests and needs, 

(3) using an adequate system of a particular classification, where the collection (books) are classified, on the label, and in "Shelving" based system, 

(4) presence of adequate supplies in the shape of the room, equipment and materials for repair, it also disampinng "road enter "accessioning", 

(5) complete and spell out a "record system" that includes borrowing and repayment records, records of books hilanng, damaged or removed.  

(6) complete with a number of facilities for the purchase of books, including publications and other information about the new books are published, 

(7) of equipment for students, including a complete schedule.
Perpuskaan to manage the school, principals should also understand the areas related to the library. These areas include: the area of ​​"personnel", "service", "using and the user" (as proposed by the Guidelines for Implementation of Rusina Syahrial School Library).

        In the Field "personnel" Principal must understand the qualifications of personnel who will have the ability orgasisator, administrator, librarian, as well as personnel deorang-worker not only despenser of books alone.
The success of the school library as a means of supporting education and teaching in schools is dependent on the qualifications of the personnel's own library. Given this, one, a school principal should pay attention to the personnel and management, namely: 

(1) choose a leader or head of the library is not just as a divider book (dispenser of books), but more than that is a library leader, organizer, teacher, administrator, and a personnel-worker;. Besides, it not only as a "librarian" who are trained and educated in the field of libraries, but also must know and understand how to provide stimulation to the students and teachers to utilize the maximum use of the library, 

(2) To advance the  library representative organization of students in the student peerintahan (OSIS) and an election committee of the student library.

In the field of "service" as the chief School programere implementation of education at the school, the principal task in the field of "service" will come to fruition apabiola consider the following: 

(1) recognize, understand and develop the role of libraries in order to develop a program teaching, 

(2) know the community, state, national library institutions dam, 

(3) provide adequate and attractive, the room / library building and equipment, 

(4) develop a schedule to the library service so that more effective services, 

(5) assist the leadership of the library schools in mengembagkan policy, drafters of staff, and discipline in the library.  

(6) The school principal has the responsibility to stimulate and guide staff working with the leadership, as well as forming the 'library-committes "to select and order new books for the library materials collection to decide which ones should be" removed "from the library for classroom teaching, and help develop regulation / order and scheduling; 

(7) Provide adequate fee based on the annual budget, also with a workable plan (aplicable)

       In the Field "and the user using" the principal needs to pay attention to the issue of use (using) the school library primarily addressed to "user" (the students). Need instructions tentanng use books, how to find books that are needed, use the book catalog, the use of reference books, as well as the creation and placement of bibliographic records. Hence the use of school libraries should: 

(1) the head of the school library to take the time to make observations on the ability of students to use library materials and scope of its use, 

(2) the principal expects to all school staff to always know the library and how use of library materials for teaching and learning activities, 

(3) the principal has always held a reading guidance in advancing students' reading and hold a "cheking" with the leadership of the library.  

(4) the principal tried to develop the use of school libraries to carry out supervision of the teachers teaching.
          The final activity of the library management is the evaluation of school libraries. Library evaluation should be based on criteria related to library staff, library use by students, administration and library organizations, the selection of library materials, and special characteristics of the material library services, school. For schools that have implemented ISO management, bureaucratic system run to its full potential still remains without subtracting the criteria in the evaluation in the school library.

Read More

SCHOOL LIBRARY DEVELOPMENT Nuril Anwar, S.Pd.

The school library is an essential part of the educational component of its existence that can not be separated from the school environment. As one means of education, school library serves as a learning support for students / student and school libraries also serve to help students and teachers in promoting the achievement of educational goals in school. School library must allow the educational staff and the learners an opportunity to expand and gain knowledge by reading library materials containing the necessary knowledge in teaching and beyond Learning ..

Mission of the school library (SNI7329: 2009) which provides information and ideas that are the foundation to function well in society today are based on information and knowledge; provide a means for students to be skilled lifelong learning and are able to develop the intellect so that they may live as responsible citizens.

School library purposes (SNI7329 :) provides a learning resource center that can help develop and increase interest in reading, information literacy, talents and abilities of learners.

 But based on the facts on the ground a lot of problems that can hinder that goal. The problem, among others, the following: lack of awareness among school leaders and the school library on the translation of the mission and goals of the school library; Lack of knowledge of school leaders and the school library on the management and organization of the library; lack of motivation and role of government, both levels of government and agencies dtruktural local to central library.

In this simple article the author tries to discuss penelesaian or way out of some of the problems mentioned above.

Development of a library should be based on the policy of the institution shade, unless the library is independent. The main base is the foundation that must be the vision and mission of the institution. Libraries must act to support the achievement of the vision and mission. Independent library should also have a vision and a mission to serve as a foothold development path. With a clear vision and mission, it can be made a measure or indicator of success to be achieved in the development.

          For example libraries and shade on an ongoing basis should be able to create conditions that support the development of library cooperation so that everything can be a standard library. Standard library includes: standard collections, librarians HR standards and administrative staff, poor service standards (type and form of service); Coverage users (local communities - regional - national - ff.); Supporting facilities (buildings and equipment)

Priority is given to the components that best supports institutional development targets. Another consideration is the availability of funds owned.

At each development activity, the main proponent is required to ensure success. The first is a supporter of the funds (fund). The next proponents are planning (planning) where it was loaded on the purpose of each activity, performance size, shape program. At the planning was also mentioned when each goal should be achieved. The third is the main supporter of the human resource manager library (Head of Libraries, librarians, technical staff) who know their respective roles so that would be willing to be responsible for the success or failure / delay in the achievement of goals.

Steps should be initiated development of a joint agreement of each component in the system, starting from the head of school, the library to the user. All components must agree on what is to be developed, as well as the consequences to be faced due to development (eg, new and different atmosphere). Thus all the components will move in the same direction, do not make their own way.

Some steps that can be done is:

 With SWOT analysis. in order to measure the success of development activities required size is determined by the agency based on existing conditions. The trick is to create a SWOT analysis (Strength, Weakness, Opportunities, Threat), which is to see what the STRENGTH (S) institutions: the amount and level of  education, networking, and all internal power, what WEAKNESSES (W) institutions: lack of funds, collection of outdated, space less representative, and other internal weaknesses, OPPORTUNITIES (O) which looks at external institutions: government policy, the offer of cooperation, scholarship opportunities, and all of the external opportunities, THREATS (T) from the external that will hinder development efforts : competition with similar institutions, globalization, the public image of the institution over the years.

 By determining the target size (standard) success measures are based on objective, which is formulated in the SWOT analysis. Sizes are made to be rational in order to be a very high success rate. If possible, measure of success should be a number (quantity). If not, you can also measure the quality of, for example: In the room service will be installed 15 computers on-line; Librarian educated S1 increased to 3 people, or maybe There is a new service that has more appeal and  library users to use all the services presented with size clear that a manager will be able to make the minimum target that can be achieved and can make an evaluation of the success rate (target 15 computer - the realization of the 10 computers = achievement .....%)

Having clear performance measures, create a program to achieve the set targets, for example: Cooperation with companies to procure new computers for field service; Improving the quality of human resources through education bachelor's degree; Revitalization Workshop of Lybrary Service to remember is that all programs should be based on agency policies shade to gain support (at least not-support-moral) of the institution. In addition, must consider the results of a SWOT analysis as the reference programming.

Next is to calculate the budget that must be spent in the development activities. Basic budget can be determined based on the availability of the budgets provided by or based on the goals to be achieved which have an impact on the program will be made. Whole grains should budget carefully calculated so that nothing passed that no activity should be stopped because of error calculation of funds.

Then, set a definite time but rational for each program to be carried out. Choose a program that can be executed in parallel and which programs should be done consecutively or one after the other. The timing of this, the division of labor will be more clear and easy to do because there will be no clash of processing time and program librarians to be filmed concurrently. Many people think that the timing is something simple. However, timing errors can make a program not fulfilled perfectly for allocation wrong (too long or too briefly). Then no measure of time, the manager can not sue his team to move quickly.

This problem seems every time complained of by many libraries is the desire to move forward. Though the problem is not outside but inside the library, the mindset is still self-oriented. The mindset of the library is to maintain the assumption that the non-commercial organization that needs support and can not support themselves because they have no income. For that this mindset should be abandoned because it is no longer relevant to current conditions, the autonomy developmeny  and the  globalization.

In the current era of true principle: "those who are able to help". So to get the support, a library must be able to demonstrate what has been achieved with the existing conditions. All these achievements have tertuangkan in a complete report both quantitative and qualitative reports reports. Relate the components held, what already works and what is being done, especially how the library has a role in supporting the program and the institution as a stakeholder shade utilization rate by the user on all of the services presented.

Shows the progress that has been achieved, no longer support the petition begging because they have and have not done anything, but rather a plea to 'add' what-have for the library better able to move forward. This application form, agencies generally do not see support as something big and expensive (although 'extras' that needed to be 90% of what is already held - simply add 14 computers from a single computer that already exist).

On each petition, the library must not think of ourselves about what is going to be felt by the library, but is more oriented to the benefits that can be obtained underwriter or sponsor agency, or other entity to work with, if the library can grow. Simply put: "This development is not for us (the library), but for those of you who have supported". Mention clearly the changes and advances that would occur in the body have a quality library.

Glance it seems this way to diminish the role and position as a library. When in fact it is the role of library supporters, driving, provider of assistance to an agency that will develop. Library is not a producer of a stand-alone product that can provide financial benefits. He is one component of the many components of an institution. However, the library should be able to convince all parties: "we are the most important component among others."

The steps in developing this library is easier to talk about than done. However, this effort should always be made by continuing to use the principle of "give and take", ie what can be provided by the library, and because it was then the library should also have the right to obtain financial support or other material support. Because the progress of an institution is determined by the progress of the institution, so hopefully no one institution / school library is not interest to  progress.

 References:

1. Decision of the minister of interior and local autonomy No. 3 of 2001 'on the village library / village

2. Regulation of the Indonesian republic national education minister number 25 of 2008 on Standards for school librarian

3. Regulation of national education minister republic Indonesia number 25 year 2008 on standards for school librarian / madrasah with the grace of God Almighty minister of national education,

Read More